PONTIANAK – Aksarapost.co.id,Rencana pelaksanaan retreat bagi seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dinilai sebagai langkah tepat dan mendesak dalam upaya memperkuat kualitas pelayanan publik.
Pengamat hukum dan kebijakan publik, Herman Hofi Munawar, menyebutkan bahwa agenda tersebut tidak seharusnya dipandang semata dari sisi pembiayaan, melainkan sebagai investasi strategis yang berdampak langsung pada kinerja birokrasi.
“Pelayanan publik adalah muara dari seluruh proses birokrasi. Karena itu, penguatan kapasitas pimpinan OPD menjadi sangat urgen,” ujarnya.
Menurutnya, retreat merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan visi serta membangun semangat kolektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai, selama ini masih kerap ditemukan hambatan di lapangan akibat ego sektoral antar-OPD yang berdampak pada lambannya pelayanan.
“Retreat ini menjadi momentum krusial untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan. Tujuannya agar seluruh pimpinan OPD memiliki satu visi yang sama dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya orientasi pada intermediate outcome atau hasil antara dari kegiatan tersebut, seperti meningkatnya soliditas manajerial dan efektivitas koordinasi. Dampak akhirnya diharapkan mampu mempercepat serta meningkatkan ketepatan pelayanan publik.
“Kegiatan ini tidak boleh sekadar seremoni. Pimpinan yang kompak dan tercerahkan akan mampu memangkas jalur birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit,” tambahnya.
Terkait isu pergeseran anggaran, ia menilai hal tersebut sebagai langkah taktis yang rasional sepanjang dilakukan sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti tidak mengeluarkan anggaran, melainkan memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak maksimal.
“Pergeseran anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM pimpinan adalah bentuk efisiensi jangka panjang. Birokrasi yang kompeten akan mencegah pemborosan akibat salah urus di masa depan,” jelasnya.
Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Kepuasan masyarakat, kata dia, merupakan indikator utama keberhasilan pemerintahan.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Jika melalui retreat ini para pimpinan OPD menjadi lebih responsif dan inovatif, maka program ini bukan hanya baik, tetapi sangat mendesak untuk dilaksanakan,” pungkasnya.
Publis : Per
Editor : Redaksi
About the Author
