Keterangan Foto:Seorang pejabat Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama pengamat kebijakan publik Dr. Herman Hofi Munawar berbincang santai sambil menikmati kopi dalam suasana penuh keakraban di sebuah ruangan pertemuan.
KALIMANTAN BARAT – Aksarapost.co.id, Pengamat kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terkait perbandingan antara Kalbar dan Jawa Barat sebagai pandangan yang tepat, rasional, dan tajam dalam melihat esensi pembangunan antar daerah.
Menurutnya, membandingkan Kalbar dengan provinsi lain seperti Jawa Barat tidak dapat dilakukan secara “apple to apple” jika hanya berpatokan pada angka absolut seperti luas wilayah, jumlah penduduk, maupun besaran APBD. Perbandingan yang lebih relevan, kata dia, terletak pada sistem kerja, proses, dan tata kelola pemerintahan.
“Yang bisa dibandingkan bukan sekadar hasil akhir, tetapi bagaimana cara kerja, sistem yang dibangun, serta inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Ini yang harus terus didorong melalui prinsip unending improvement,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kalbar memiliki karakteristik wilayah yang sangat luas dengan sebaran penduduk yang tidak merata. Kondisi tersebut menjadi tantangan utama dalam menjangkau pelayanan publik secara efektif.
Karena itu, langkah Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengembangkan sistem e-government terintegrasi dinilai sebagai langkah strategis. Digitalisasi layanan publik diyakini mampu mengatasi hambatan geografis, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
Selain itu, Dr. Herman menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data (evidence-based policy), agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.
“Dengan luas wilayah yang mencapai sekitar 1,5 kali Pulau Jawa, Kalbar memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan.
Pengelolaan lahan dan investasi harus dilakukan secara bijak dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalbar. Menurutnya, sektor pendidikan harus mampu menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri maupun potensi ekonomi lokal.
Di sisi lain, penguatan UMKM dinilai menjadi kunci dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pola pendampingan yang berkelanjutan, kemudahan akses permodalan, serta pemanfaatan teknologi digital.
“Inovasi tidak harus meniru daerah lain, tetapi bagaimana mengadaptasi sistem yang sesuai dengan kondisi daerah. Pemerintah harus mampu bekerja lebih cerdas (work smarter), bukan hanya bekerja lebih keras (work harder),” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Kalimantan Barat diharapkan mampu mengejar ketertinggalan secara bertahap tanpa harus terbebani oleh keterbatasan anggaran, serta membangun sistem pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.
Pebulis : Per
Editor : Redaksi Aksara Post
Aksarapost.co.id
About the Author
