SANGGAU, aksarapost.co.id — Di tengah derasnya arus informasi digital dan menjamurnya portal berita lokal, keberlanjutan media berbasis daerah masih menjadi tanda tanya. Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, salah satu media daring yang mencoba bertahan dengan fokus isu perbatasan adalah ZONA Kalbar.id.
Media yang mulai beroperasi pada 2024 itu memusatkan pemberitaan pada isu pemerintahan daerah, penegakan hukum, hingga dinamika sosial di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Sejumlah laporan mereka menyoroti tambang ilegal, kebijakan publik, serta kinerja aparat penegak hukum di tingkat kabupaten dan provinsi.
Berbeda dengan kecenderungan sebagian media lokal yang masih didominasi rilis kegiatan seremonial, redaksi ZONA Kalbar.id mengklaim menerapkan pola konfirmasi sumber dan penajaman isu sebelum publikasi. Model ini, dalam praktiknya, menjadi tantangan tersendiri di daerah dengan sumber daya redaksi terbatas.
Pimpinan ZONA Kalbar.id, Ariya Laksana Bima, mengatakan media yang dikelolanya dikembangkan secara mandiri dengan pertumbuhan pembaca organik tanpa kampanye iklan berbayar. Dalam beberapa bulan terakhir, kunjungan harian disebut mengalami peningkatan.
“Kami berupaya menghadirkan pemberitaan yang terverifikasi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan,” ujarnya, Kamis (2/2).
Namun, pertumbuhan media digital daerah tidak semata ditentukan oleh trafik pembaca. Pengamat media lokal Kalimantan, Wiwid Marhaendra, menilai keberlanjutan media berbasis kabupaten sangat bergantung pada disiplin redaksional dan kepatuhan terhadap kaidah jurnalistik.
“Media lokal punya keunggulan karena dekat dengan isu. Tapi kedekatan itu juga bisa menjadi jebakan jika tidak dibarengi verifikasi yang ketat dan independensi,” kata Wiwid.
Menurut dia, ruang kosong pemberitaan nasional terhadap isu-isu perbatasan menjadi peluang sekaligus ujian. Media seperti ZONA Kalbar.id berpotensi mengisi kekosongan informasi tersebut, terutama pada isu tata kelola sumber daya alam, aktivitas lintas batas, dan pelayanan publik.
“Fokus pada isu yang jarang disentuh media arus utama adalah strategi yang tepat. Tetapi konsistensi, transparansi sumber, dan keberanian menjaga jarak dari kepentingan politik lokal akan menjadi faktor penentu,” ujarnya.
Dalam lanskap pers daerah yang kompetitif dan rentan tekanan ekonomi, model pengelolaan media secara mandiri memang bukan hal mudah. Tantangan mencakup pembiayaan operasional, penguatan sumber daya manusia, hingga adaptasi algoritma distribusi konten digital.
Di ujung perbatasan, pertaruhan media lokal bukan sekadar soal eksistensi, melainkan juga kredibilitas. Tanpa itu, ruang publik daerah akan kembali didominasi informasi sepihak dan seremoni tanpa makna.
(Per)
About the Author
